Belajar Dari Kasus Sudarta, Semua Harus Cerdas Dalam Membela Guru Atau Siswa

Tahun 2022 jagad raya dunia pendidikan kembali dihebohkan oleh kasus penganiayaan yang terjadi di dunia pendidikan. Dimana pihak guru dan pihak lain orang tua siswa saling melaporkan bahwa mereka atau putra mereka menjadi korban penganiayaan.

Kasus ini sangat viral di media. Guru tersebut bernama Sudarta. Guru SMKN 5 Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi korban pengeroyokan oleh tiga orang tua wali siswanya sendiri. Sudarta melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke pihak yang berwajib, namun tak lama kemudian salah satu wali murid juga melaporkan dirinya ke pihak berwajib atas tuduhan yang sama yakni penganiayaan terhadap siswa.

Dari sudut pandang kasus. Kedua belah pihak sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Pertama Sudarta sebagai guru yang dianiaya oleh tiga wali murid dilindungi oleh undang-undang hukum pidana yakni pasal 351 KUHP yang berisi tentang

(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,–.

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun (KUHP 90).

(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP. 338).

(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (KUHP 37, 53, 184 s, 353 s, 356, 487).

Kedua , Sudarta yang juga dilaporkan oleh wali murid karena diduga melakukan penganiayaan terhadap siswanya, maka Sudarta bisa terkena Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mengatur bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga pendidikan. Akan tetapi banyak pihak menyebutkan jika Sudarta melakukan sedikit kekerasan fisik ringan yang tidak membahayakan untuk mendisiplinkan siswa tersebut. Sehingga jika benar demikian seharusnya Sudarta juga mendapatkan pembelaan hukum yang berdasarkan pada pasal 14 dan pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta pasal 40 dan pasal 41 PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Menjelaskan bahwa guru wajib mendapatkan perlindungan hukum ketika menjalankan tupoksinya dalam mendisiplinkan serta mendidik seorang siswa.

Kasus ini memberikan pembelajaran berharga bagi semua orang. Baik bagi pelaku hukum, guru, wali murid, siswa dan seluruh masyarakat agar lebih mendahulukan komunikasi yang efektif sebelum melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan dan senantiasa bersikap netral dalam memutuskan pihak benar dan salah. Sehingga hukum di Indonesia bisa bersikap adil sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Karena pada hakikatnya semua individu di dalam negara Indonesia telah dilindungi undang-undang.

Dukungan petisi terhadap kasus tersebut secara online telah terkumpul sejumlah 3.173 pendukung dari seluruh jumlah guru di Indonesia sekitar 2.698.103 orang. Petisi dukungan terhadap Sudarta telah ditutup hari ini.

Article by Lufy Jung

ck; text-align:center;'/>